berita

Press Release: Diskusi Bulanan SEBI Islamic Business & Economics Research Center (SIBER-C)

Kategori Berita : '2014-05-30' / '22:56:48' WIB
'

 “Menyoal Peran dan Tanggungjawab BPJS Kesehatan”

Rabu, 5 Maret 2014. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI menyelenggarakan diskusi dan pertemuan dosen dengan merespon perkembangan pelaksanaan program penyelenggaraan jaminan sosial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Hal yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak ini, sangat penting untuk mendapat perhatian bersama. Sehingga akhirnya, tujuan yang diamanahkan undang-undang kepada pemerintah, untuk memberikan hak dasar seluruh masyarakat terutama terkait masalah kesehatan, dapat segera terwujud.

                Meskipun baru dua bulan lembaga ini beroperasi, sejak awal tahun lalu dibentuk. Banyak pihak berharap besar kepada badan yang ditunjuk pemerintah ini. Sebagian mengevaluasi dengan koreksi yang tinggi, bahkan KPK mencurigai potensi korupsi yang terbuka. Hal ini tentu saja memberikan peringatan dini bagi semua, khususnya penyelenggara. Terkait bagaimana seharusnya operasional program ini perlu dijalankan.

                Dari sisi regulasi, saat ini sudah ada 20 regulasi yang mendukung kegiatan penyelenggaran jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat. Mulai dari undang-undang hingga peraturan BPJS Kesehatan. Namun dari segi teknis dan pedoman operasional, nyatanya masih banyak yang diperlukan. Ketidakjelasan prosedur pendaftaran, iuran, manfaat, hingga pemberian pelayanan kesehatan termasuk obat, merupakan sekelumit masalah yang menghampiri langkah awal pelaksanaan program yang dinanti ini.

Bukan hanya karena memang bila melihat tingkat keterserapan perlindungan asuransi kesehatan yang masih minim di Indonesia. Menurut salah satu pembicara, Prayogo P. Harto, Pengamat Bisnis dan Keuangan dari Stabilitas Perbankan, menyebutkan 50,5% masyarakat Indonesia tidak mempunyai asuransi. Kalaupun ada, sebagian besar karena manfaat Jamkesmas dan Jamkesda. Yakni sebesar 28,9% dan 9,6%. Sementara masyarakat berasuransi secara mandiri hanya kurang dari 2%. Namun memang secara praktis, program ini sangat dibutuhkan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada data pembiayaan rawat jalan dan rawat inap yang selama ini lebih dari 50 persen dibayarkan dari kantong pasien secara pribadi. Hanya kurang dari 1 persen dibayar oleh asuransi swasta. Jika pun dibayarkan, hal tersebut merupakan lanjutan dari rawat inapnya. Ada banyak alasan mengapa pihak asuransi tidak begitu besar perannya saat masyarakat Indonesia mengalami masalah kesehatan. Besarnya jumlah premi yang harus dibayarkan dan prosuder pengajuan klaim yang berbelit, membuat sebagian masyarakat enggan berhubungan dengan pihak asuransi dan menganggap industri ini hanya mengejar kepentingan bisnis semata.

Kehadiran BPJS Kesehatan, yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan membayar sejumlah iuran bulanan merupakan salah satu terobosan penting. Dengan nominal premi yang murah, diharapkan setiap warga Negara dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak apabila menderita sakit. Meski pada pelaksanaannya mengingkari amanah undang-undang. Pemerintah dianggap telah membuat langkah awal menuju jaminan sosial murni yang sesungguhnya. Sebab seharusnya, memang pemerintah yang menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali. Tanpa berdasar pada iuran yang dibayarkan, seperti yang sekarang dilaksanakan BPJS Kesehatan dan tanpa perbedaan kelas pelayanan.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh pembicara kedua, Lutfi Zulkarnain, Pemerhati Ekonomi Syariah,  terkait kewajiban pemerintah menjamin kesehatan warganya dalam perspektif Islam. Menurut beliau, dalam Islam Negara mempunyai peranan penting. Walaupun saat ini pelaksanaannya tidak secara utuh menjalankan konsep jaminan sosial seperti yang diharapkan. Namun aspek kemashlahatan harus lebih didahulukan. Konsep tolong-menolong (ta’awun) yang dijalankan BPJS Kesehatan ini perlu didukung dan dijaga pelaksanaannya bersama-sama. Agar tujuan pemberian jaminan kesehatan seperti yang diinginkan dapat tercapai. Sebab pelayanan kesehatan juga merupakan bagian dari tujuan pelaksanaan syariah (maqashid syariah), yakni menjaga jiwa (hifdzunnafs).

Sehingga, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah bersama-sama mengawasi transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program jaminan kesehatan ini. Sebagaimana disampaikan pembicara lainnya, Ai Nur Bayinah, selaku Peneliti SIBER-C, bahwa banyak hal dari penyelenggaraan program ini yang menuntut keterbukaan informasi yang luas dan jelas bagi masyarakat. Sebab dalam hal ini masyarakat bukan lagi menjadi hanya penerima bantuan. Tapi juga berposisi sebagai pembayar iuran. Jika pada waktu masyarakat selaku peserta tidak membayar akan dikenakan sanksi, maka seharusnya peserta juga memperoleh pertanggungjawaban atas kontribusi yang dibayarkan tersebut.

Salah satu hal yang belum tercantum jelas dalam laporan pengelolaan iuran yang terkumpul dalam dana jaminan sosial  adalah laporan terkait tindak lanjut investasi atas dana jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Informasi perkembangan hasil investasi ini penting, sebab masyarakat seharusnya turut merasakan dampak baik dari hasil pengembangan iurannya. Hal tersebut dapat berupa penambahan manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan maupun pengurangan nominal iuran di tahun-tahun berikutnya. Sehingga pada saat penentuan dan pengajuan anggaran terkait nominal iuran, seharusnya BPJS Kesehatan memberikan transparansi dan pertanggungjawaban yang akurat.

Secara umum, peserta diskusi yang terdiri dari para dosen dan civitas akademika STEI SEBI sangat mendukung pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun menganggap perlu pengawasan bersama atas teknis operasional penyelenggaraanya. Dengan mengacu pada amanah undang-undang tentang pemberian hak dasar masyarakat secara layak, ke depan peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan perlu terus ditingkatkan.

Baca Juga Berita Lainnya