berita

Mempertanyakan Akuntabilitas BPJS Kesehatan

Kategori Berita : '2014-05-30' / '13:05:32' WIB
'

BPJS Kesehatan sebagaimana fungsinya merupakan lembaga penyelenggara amanah undang-undang terkait jaminan sosial atas hak dasar masyarakat berupa kesehatan. Berdasarkan undang-undang nomor 24 Tahun 2011 pasal 10 poin (g), BPJS diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

                Di tengah pelaksanaan programnya yang masih menemui banyak kendala dan baru seumur jagung. BPJS Kesehatan mempunyai beban berat pelaksanaan UU No. 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan berkewajiban untuk mengelola serta mengembangkan dana jaminan sosial secara optimal.

Pemerintah, meski dianggap mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada peserta dalam bentuk iuran, tetap ikut andil berupa pemberian subsidi 15% dari dana iuran yang wajib dikumpulkan peserta. Dengan besaran sekitar 19 triliyun untuk penerima bantuan iuran (PBI) dan 2 triliyun berupa modal awal pembentukan BPJS. Walaupun secara nominal, jumlah ini tidak sampai 5 persen dari total anggaran belanja Negara.

Dengan disahkannya undang-undang BPJS ini, sistem asuransi sosial pun berjalan. Di mana setiap masyarakat yang tinggal di bumi Indonesia, termasuk warga asing, berpartisipasi dengan membayar iuran. Dana Jaminan Sosial (DJS) ini kemudian dikelola oleh BPJS dalam bentuk pemberian manfaat layanan kesehatan dan pengembangan investasi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.

Beberapa pihak mengawali evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ini dengan nada miring. Bahkan KPK mencurigai besarnya celah korupsi yang dapat terjadi di lembaga ini. Sehingga transparansi dan akuntabilitas BPJS Kesehatan sangatlah dibutuhkan. Publikasi regulasi operasional, informasi dan teknik pelaksanaannya harus transparan. Sehingga tidak menimbulkan praduga yang keliru dan masyarakat dapat memonitor pelaksanaan dan perkembangannya secara bersama-sama.

Sebab sejatinya, BPJS Kesehatan adalah milik masyarakat. Iuran yang dikelolanya diterima dari masyarakat. Sehingga sangat relevan bila masyarakat meminta akses informasi yang luas terkait dana iuran tersebut. Termasuk manakala iuran yang telah dibayarkan, dikelola melalui instrumen-instrumen investasi tertentu. Maka akan timbul pertanyaan mengenai optimalisasinya, pengelolaan hasil investasinya, dan bagaimana investasi tersebut berdampak bagi peningkatan manfaat dan perubahan struktur iuran yang dianggarkan. Hal ini sebagaimana pula tertera pada undang-undang sebagai kewajiban BPJS. Sehingga sebaliknya, direksi harus bertanggungjawab bila ada kerugian keuangan yang ditimbulkan karena kesalahan pengelolaan dana jaminan sosial (pasal 38 UU No.24/2011 tentang BPJS). Namun jika mengacu pada regulasi operasionalnya, ternyata hal ini belum dicantumkan.

Pemantauan penyelenggaraan BPJS memang sepenuhnya ada di tangan presiden. Oleh karena itu, presiden dapat sewaktu-waktu meminta laporan keuangan dan kinerja BPJS sebagai bahan pertimbangan pemerintah. Namun meskipun dibantu dewan pengawas dan otoritas jasa keuangan (OJK) dalam pengawasannya, hal ini dianggap belum cukup. Kendali penentuan anggaran dan belanja BPJS juga perlu diawasi oleh pihak luar yang mewakili kepentingan masyarakat pemberi iuran.

Bila setiap bulan BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat tagihan iuran penerima bantuan iuran kepada pemerintah (dalam hal ini kementrian keuangan), maka seharusnya setiap bulan BPJS Kesehatan juga melaporakan pembayaran klaim atau pelayanan kesehatan yang telah dilakukan. Namun secara regulasi, BPJS Kesehatan hanya wajib melaporkan secara tahunan. Sekalipun ada hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Pengesahan bentuk pertanggungjawaban dan isi publikasi juga hanya butuh persetujuan dari dewan pengawas. Sementara dewan pengawas dipilih oleh BPJS dan baru pada akhir masa jabatan, dewan pengawas dan direksi wajib menyampaikan pertangggungjawabannya kepada presiden dengan tembusan DJSN.

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut, BPJS diharapkan dapat lebih menjalankan prinsip-prinsip yang diamanahkan kepadanya. Diantaranya kewajiban dasar atas keterbukaan. Bahwa prinsip ini menekankan kewajiban BPJS untuk mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas kepada setiap peserta. BPJS juga sangat dituntut untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas, terkait keakuratan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan. Juga prinsip dana amanat yang diembannya. Di mana iurang dan hasil pengembangan dari iuran tersebut merupakan dana titipan dari peserta, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

Maka mengacu pada hal tersebut, laporan pengelolaan dana jaminan sosial sepatutnya tidak hanya berisi 8 (delapan) butir  terkait pendapatan dan beban iuran serta kinerja investasinya saja. Melainkan pula melaporkan keterserapan iuran dalam bentuk pemberian manfaat kesehatan kepada peserta, dan tindaklanjut pengelolaan investasi yang dilakukan. Hal ini akan berdampak signifikan pada penentuan usulan besaran iuran di tahun berikutnya, sekaligus perluasan cakupan manfaat kesehatan yang diberikan. Dengan demikian dapat dimungkinkan manakala ke depan dengan pengelolaan yang optimal dan akuntabel, bukan lagi tidak ada perbedaan kelas pelayanan sebagaimana yang ditargetkan di tahun 2019, yang ingin dihapuskan. Melainkan pula peluang pengurangan nominal iuran hingga peniadaan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan standar (setara kelas III), bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), setiap orang dapat dilayani. Sehingga harapan undang-undang SJSN untuk memastikan setiap masyarakat memperoleh hak dasarnya terutama kebutuhan kesehatan, dapat direalisasikan.    

Baca Juga Berita Lainnya